INFOSA.ID | KOTA JANTHO – Bupati Aceh Besar, H Muharram Idris,akrab disapa Syech Muharram, punya permintaan khusus ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ia minta BPK tidak hanya memeriksa penggunaan anggaran di akhir tahun saja, tapi ikut mengawal dan membina sejak awal pengelolaan anggaran di Aceh Besar.
“Pengelolaan anggaran itu memang perlu dikawal dan dibina. Itu sangat penting, untuk menghindari kebocoran” kata Syech Muharram.
Hal itu disampaikannya saat menerima Tim BPK RI Perwakilan Aceh dalam Exit Meeting di Aula PDAM Tirta Mountala, Gampong Siron, Ingin Jaya, Jumat (25/9/2026).
Syech Muharram blak-blakan, regulasi keuangan terus berubah. Pemkab butuh update aturan terbaru agar tidak salah langkah.
“Kami sangat butuh pembinaan. Jangan dikawal di ujung saja. Kalau bisa dari depan, terus menerus diawasi, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” harapnya.
Ia juga mengakui luasnya Aceh Besar jadi tantangan. Dengan 604 gampong, Inspektorat saja tidak cukup untuk mengawasi semuanya. Makanya, kerja sama dengan BPK sangat dibutuhkan.
Soroti Kinerja PDAM
Di sisi lain, Bupati menyoroti kinerja PDAM Tirta Mountala. Saat ini layanan PDAM baru menjangkau 38 hingga 40 persen warga Aceh Besar.
“Target kita hari ini PDAM bisa melayani masyarakat sepenuhnya. Tolong benahi kebocoran dan percepat penagihan,” tegasnya kepada Plt Dirut PDAM.
Sementara, Pengendali Teknis BPK Aceh, Cut Ressy Iramelati, menjelaskan kenapa Aceh Besar dipilih jadi sampel pemeriksaan nasional.
“Aceh Besar wilayahnya luas, ada pesisir ada pegunungan dan PDAM-nya sudah laba, jadi kami ingin lihat bagaimana pengelolaan untuk layanan ke masyarakat,” jelasnya.
Pemeriksaan ini dilakukan dua tahap. Tahap awal selama 28 hari, lalu dilanjutkan pemeriksaan yang lebih rinci dengan rekomendasi perbaikan di akhir.[]
Tidak ada Respon