INFOSA.ID: Usai dilantik sebagai Penjabat (Pj) Walikota Banda Aceh, Bakri Siddiq sudah dihadapkan dengan persoalan persoalan yang tidak ringan seperri kondisi keuangan yang decisit, pengelolaan Banda Aceh Convention Hall, pembangunan infrastruktur dan persoalan pelik lainnya.
Mencermati fenomena tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar mengharapkan kepada Penjabat (Pj) Walikota Banda Aceh yang baru saja dilantik Bakri Siddiq mampu membenahi dan memgataai persoalan tersebut.
“Salah satu ‘PR’ tesebut adalah kondisi keuangan Pemetintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang tidak sehat,” ujat Farid Nyak Umar di sela-sela pelantikan Bakri Siddiq sebagai Pj Walikota Banda Aceh mengantikan Aminullah Usman dan Zainal Arifin oleh Pj Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki di Ruang Serba Guna Kantor Gubernur Aceh, Kamis (07/07/2022).
Pada kesempatan itu Farid Nyak Umar menyampaikan selamat kepada Bakri Siddiq yang telah menjabat sebagai Pj Walikota Banda Aceh untuk setahun ke depan. Ia juga menyampaikan terimakasih kepada Aminullah Usman dan Zainal Arifin yang selama ini telah mendedikasikan pengabdiannya kepada masyarakat Kota Banda Aceh selama lima tahun.
Kemudian kata Farid ada beberapa harapan yang ingin disampaikan kepada Pj Wali Kota Banda Aceh agar program – program yang baik yang telah dilaksanakan oleh Aminullah Usman bersama Zainal Arifin perlu dilanjutkan.
Lebih lanjut tambah Farid berkaitan dengan kondisi keuangan Kota Banda Aceh, dimana pada tahun 2021 merupakan tahun yang sulit bagi Pemko Banda Aceh.
“Karena itu kami berharap Pj Wali Kota nantinya bisa mencari solusi terbaik tentunya bersinergi dengan DPRK bagaimana agar persoalan keuangan ini bisa normal kembali,” kata Farid Nyak Umar.
Kemudian tambah politisi PKS itu berkaitan dengan kelanjutan pembangunan di Kota Banda Aceh. Sebagaimana dipahami bahwa pandemi covid-19 yang sangat berdampak terhadap keuangan Kota Banda Aceh.
Dalam hal ini ia juga meminta Pj Walikota dapat membangun komunikasi dengan pemerintah atasan, baik itu dengan Pemerintah Aceh maupun dengan pemerintah pusat. “Kita tahu pencapaian PAD kita jauh menurun,
Karena pencapaian PAD kita menurun hanya terealisasi 66%, sedangkan ketergantungan kita dengan dana transfer dari pusat masih sangat tinggi, dan pendapatan dari dana otsus berkurang dan hanya tersisa 35% di tahun 2023.
Begitu juga dengan dana kompensasi dari Pemerintah Aceh untuk Gedung Banda Aceh Convention Hall hanya terealisasi sebesar Rp 20 miliar dari janji Rp 79 miliar pada tahun ini.
Kita berharap Pj wali kota mampu membangun komunikasi dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat agar bisa membawa sebanyak mungkin program untuk pembangunan Kota Banda Aceh,” ujar Ketua DPD PKS Banda Aceh itu.
Sementara Pj Walikota Banda Aceh, Bakri Siddiq usai dilantik menyampaikan akan melanjutkan program-program baik yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya.
“Berkaitan dengan persoalan utang Pemko Banda Aceh kami akan mempelajari terlebih dahulu, mudah-mudahan bisa bersama-sama dengan DPRK Banda Aceh untuk menyelesaikan semua itu,” tutur Bakri Siddiq usai dilantik.(*/rel)
