INFOSA.ID: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar menilai kriteria miskin secara global tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan masyarakat miskin di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Besar.
Penjabat Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, saat acara review di hadapan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Bupati Aceh Besar di Jantho, Kamis (18/08/2022) mengatakan, angka kemiskinan yang dilaporkan, terkesan bombastis dan tidak melihat kebiasaan masyakarat atau kearifan lokal
“Kriteria masyarakat tidak memiliki WC, tidak bisa dijadikan acuan dan diklaim miskin, karena masih banyak warga yang memang terbiasa tak ada WC di rumah, karena mereka mau buang air besar (BAB) harus jauh dari rumah,” kata Iswanto saat memberikan contoh.
Sementara itu, lanjut Iswanto, mereka yang tidak memiliki WC di rumah bukan berarti miskin. Karena sebenarnya mereka mempunyai rumah yang layak huni, serta memiliki fasilitas kendaraan bermotor. Warga tersebut juga mempunyai kelengkapan perangkat digital.
“Jelas ini jauh dari kriteria miskin dan inilah yang terjadi sebenarnya saat ini, termasuk di Aceh Besar,” ucapnya.
Oleh karena itu, kata Iswanto, Pemkab Aceh Besar akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait kriteria miskin yang sesungguhnya yang tentunya sesuai kondisi di lapangan. Karena menurutnya, kategori miskin masih menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat.
Di samping itu, dia juga menyampaikan, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, angka kemiskinan di Aceh Besar meningkat pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.
Perbandingannya, pada tahun 2021 sebesar 14,05 persen dan 2020 yang tercatat di angka 13,84 persen.
Meski demikian, kata Iswanto, Aceh Besar masih tergolong baik dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.
“Aceh Besar termasuk 8 besar daerah kabupaten/kota di Aceh yang ‘terbaik’ dalam hal prosentase kemiskina, masih di luar 14 besar daerah yang terhitung miskin di Aceh,” sebut Iswanto dalam acara yang berlangsung sejak 17-18 Agustus 2022.
“Kami akan terus bekerja untuk menurunkan angka kemiskinan di Acwh Besar, dukungan semua pihak sangat kami harapkan,” pinta Iswanto.
Iswanto meyakini, angka kemiskinan di Aceh Besar masih di bawah angka prosentse riil yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Sebelumnya Iswanto dalam arahannya meminta kepada setiap OPD agar melakukan pembenahan internal guna mencapai hasil kerja yang lebih baik.
Pembenahan yang dimaksud yaitu dengan melakukan penguatan dan perbaikan pada hal-hal yang selama ini masih belum bagus.
Selain itu, kepada seluruh OPD juga diminta memperkuat kesolidan internal agar seluruh program kerja dapat diselesaikan dengan mudah dan sesuai target waktu dan target kualitas.
“Saya mengingatkan kita semua untuk solid dalam menjalankan tugas,” kata Iswanto. (**)
