Pemegang Saham Setujui Rights Issue BSI 6,8 Miliar Saham

18 dilihat
Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo, Komisaris Utama Muhadjir Effendy dan Ketua DPS Hasanudin saat RUPSLB Rights Issue BSI 6,8 miliar saham
Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Anggoro Eko Cahyo (kiri) bersama Komisaris Utama BSI Muhadjir Effendy (tengah) dan Ketua Dewan Pengawas Syariah BSI Hasanudin (kanan) berbincang sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2026 di Kantor Pusat BSI, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui Rights Issue BSI dengan penerbitan sebanyak-banyaknya 6,8 miliar saham Seri B untuk memperkuat permodalan dan meningkatkan free float BSI. Foto: IST/BSI
A-AA+A++

JAKARTA | INFOSA.ID – Pemegang saham menyetujui Rights Issue BSI sebanyak-banyaknya 6,8 miliar saham Seri B.

Persetujuan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) itu diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI), Jumat (6/11).

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan, Rights Issue BSI merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus meningkatkan porsi kepemilikan saham publik (free float).

“Kedua langkah ini diharapkan dapat memperkuat fundamental bisnis BSI, memperluas partisipasi investor, serta meningkatkan daya saing Perseroan di industri perbankan dan pasar modal,” ujar Anggoro.

Menurut Anggoro, peningkatan free float merupakan langkah yang telah lama dinantikan pasar. Saat ini porsi free float BSI sekitar 9,9%.

Dengan kepemilikan saham publik yang lebih luas, peluang investasi terbuka lebih besar, termasuk bagi investor institusi dan global yang menjadikan tingkat free float sebagai salah satu pertimbangan investasi.

Selain meningkatkan likuiditas perdagangan saham, langkah ini juga berpotensi memperkuat posisi BSI untuk memenuhi kriteria konstituen indeks saham global.

“Kami melihat peningkatan free float sebagai momentum untuk memperluas basis investor BSI dan meningkatkan daya tarik saham Perseroan di pasar modal. Dengan kepemilikan saham publik yang lebih luas, semakin banyak investor domestik maupun global yang berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan BSI,” ujar Anggoro.

“Kami berharap pelaksanaan Rights Issue ini dapat memperkuat kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia sekaligus mendorong masuknya aliran investasi portofolio asing (foreign portfolio inflow),” sambungnya.

Di tengah dinamika perekonomian global dan domestik, penguatan permodalan menjadi semakin penting bagi keberlanjutan bisnis perbankan.

“Permodalan yang kuat merupakan fondasi bagi BSI untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi sekaligus menangkap peluang pertumbuhan ke depan. Melalui tambahan modal, kami ingin memastikan BSI memiliki capital buffer yang memadai untuk menjaga resiliensi, memperluas kapasitas pembiayaan, serta mendukung pengembangan bisnis secara berkelanjutan,” kata Anggoro.

“Penguatan permodalan ini juga menjadi bagian dari langkah strategis BSI untuk menuju KBMI 4,” tambahnya.

Kebutuhan permodalan BSI diproyeksikan meningkat dari Rp51,07 triliun pada 2026 menjadi Rp64,41 triliun pada 2027.

Sementara itu, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) diproyeksikan meningkat dari 20,38% menjadi 23,31%.

Penguatan kapasitas permodalan ini diharapkan dapat mendukung aspirasi BSI untuk masuk ke dalam kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4.

Apabila tercapai, BSI akan menjadi satu-satunya bank syariah di Indonesia yang masuk dalam kelompok KBMI 4, sekaligus menandai tonggak penting dalam peningkatan skala usaha dan perkembangan industri perbankan syariah nasional.

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI terus memperkuat ekosistem keuangan syariah, meningkatkan kualitas layanan, dan memperluas penyaluran pembiayaan.

Dengan fundamental bisnis dan struktur permodalan yang semakin kuat, Perseroan optimistis dapat menjaga pertumbuhan yang sehat, meningkatkan daya saing, serta memperbesar kontribusinya terhadap perekonomian nasional.[]

Pos Terkait

Pos Terkait

Tidak ada Respon

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *