INFOSA.ID | BANDA ACEH – Tujuh dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibangun Kadin Aceh melalui skema aglomerasi telah rampung 100 persen, namun tak bisa beroperasi akibat moratorium dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua Umum Kadin Aceh, Ir. H. Muhammad Iqbal, mengatakan tujuh dapur tersebut merupakan tambahan dari tujuh dapur yang sudah beroperasi sebelumnya. Padahal, pembangunannya murni menggunakan dana partisipasi dunia usaha, bukan APBN.
“Yang tujuh unit lagi sampai hari ini belum jalan. Sudah dimoratorium dulu ,” kata Iqbal di Banda Aceh, Jumat (25/9/2026).
Ketujuh dapur yang tertahan itu berlokasi di Aceh Tenggara (2 unit), Pidie (1), Bireuen (1), Lhokseumawe (1), dan Aceh Tamiang (2).
Sebelumnya, Kadin Aceh telah mengoperasikan tujuh dapur di Banda Aceh, Sigli, Aceh Tengah, Aceh Utara (2 unit), Aceh Timur, dan Langsa, dari target 30 dapur di Aceh.
Iqbal menjelaskan, pembangunan satu dapur MBG aglomerasi membutuhkan investasi Rp2 miliar hingga Rp2,5 miliar untuk sewa, renovasi bangunan, dan peralatan. Skema pengembalian investasi bergantung pada jumlah porsi yang disalurkan, yakni Rp2.000 per ompreng.
Menurutnya, program ini berawal dari MoU Kadin Indonesia dengan BGN untuk membangun 1.000 dapur MBG secara nasional. Aceh sendiri mendapat jatah 50 dapur, namun Kadin Aceh hanya menyanggupi 30 dapur.
Untuk mengelola program, Kadin Aceh membentuk Satgas yang diketuai Iqbal Idris Ali dan menggunakan Yayasan Saudagar Rakyat Aceh serta Yayasan Balesa sebagai wadah operasional. Seluruh titik lokasi diusulkan melalui sistem web milik BGN.
Kadin Aceh kini berharap BGN segera memberikan kepastian operasional.
“Kita ini bagian dari masyarakat yang ikut membantu program pemerintah. Jangan sampai fasilitas yang sudah dibangun dan investasi yang sudah dikeluarkan justru tidak bisa dimanfaatkan,” pungkas Iqbal. []
Tidak ada Respon